Rakyat Nusa Tenggara Barat begitu menderita dengan seringya pemadaman listrik, sekali pemadaman bisa 5 jam. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini PLN, ungkap Anggota Komisi VII Kurtubi saat kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin ( 21/12).

Ia menambahkan,  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang memiliki 3 unit pembangkit listrik, PLTU ini sebagai penyuplai listrik utama di NTB. Walaupun tergolong baru, namun sering  terjadi kerusakan pada unit 1 dan 3, sedangkan unit 2 belum bisa beroperasi karena  kontruksinya baru mencapai 90%.

"Informasi yang saya dapat,  PLTU Jeranjang ini menggunakan mesin bekas dari China, tetapi pihak  PLN membantah tidak menggunakan mesin bekas, tentu hal ini menjadi kontradiktif. Karena itu Komisi VII menyarankan agar dilakukan audit teknis, apakah benar menggunakan mesin bekas atau baru" ujar Politisi Nasdem saat mengunjungi PLTU Jeranjang.

Menurut politisi Dapil NTB ini, yang sudah terbukti menggunakan mesin bekas, yakni, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik swasta di Tanjung Karang  yang akan disewa PLN,  dengan hrga sekitar Rp.300/kWh.

"Saya sendiri yang menyaksikan PLTD yang ada disana menggunakan mesin bekas, ini pengakuan langsung dari supervisor teknis di lapangan yang mengakui, mesin yang dipakai sudah digunakan 10 tahun di China. Jika PLN tetap menyewa kita harus curiga dan waspada, bisa saja baru berjalan beberapa bulan akan rusak," tegasnya.

Kurtubi mengatakan, PLTU Jeranjang perlu dicurigai dan hal ini akan ditindak lanjuti RDP dengan Dirut PLN" ujarnya Kurtubi kepada Parlementaria.

Untuk itu, tegas Kurtubi, harus ada alternatif lain, kepentingan rakyat harus diutamakan. PLTU Jeranjang unit 2 harus segera diselesaikan, kalau tinggal 10% seharusnya bisa dikoordinasikan. Pasalnya, kontraktornya adalah PT Barata yang notabene perusahaan BUMN, seharusnya lebih mudah penyelesaianya.

General Manager PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto langsung menanggapi hal ini dan menyatakan akan ada alternatif  untuk menambah daya listrik di Lombok yang defisit. Yaitu dengan menyewa Marine Vessel Power Plant (MVPP) sebesar 60 MW sebagai antisipasi pembangkit listrik. Namun penempatan lokasi belum ada kepastian sementara pengadaan MVPP ditargetkan pada bulan Juni 2016.(Jk), foto : jaka/parle/hr.